Angka 6 Tahun 1968, Undang-undang Halaman 1

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LEMBARAN – NEGARA

R E P U B L I K I N D O N E S I A

No. 33,1968.

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI. Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang

Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendjelasan Pengusaha Nasional pada Tambahan Lembaran Negara

No. 2853)

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

Pengusaha Rembang bahwa didalam penyelenggaraan pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan

buat meningkatkan kemakmuran masyarakat, kapital merupakan faktor yang sangat

krusial & menetukan;

b.

bahwa berhubung menggunakan itu, perlu diselenggarakan pemupukan & pemanfaatan

modal pada negeri secara maksimal , yang terutama diarahkan kepada usaha-usaha

rehabilitasi, pembaharuan, perluasan dan pembangunan baru pada bidang

produksi barang-barang dan jasa-jasa;

c.

bahwa buat itu perlu diciptakan iklim yg baik, dan ditetapkan ketentuan-ketentuan

perangsang bagi para penanam modal pada negeri;

d.

bahwwa didalam sistem ekonomi nasional yg idiil, berlandaskan Pancasila,

kecuali bidang-bidang yg dikhususkan bagi bisnis Negara didalam batas-batas

ketentuan & jiwa Undang-Undang Dasar 1945, terbuka lapangan yg luas

bagi usaha-usaha partikelir;

e.

bahwa dalam dasarnya pembangunan ekonomi nasional wajibdisandarkan

pada kemampuan & kesanggupan rakyat Indonesia sendiri;

f.

bahwa dalam pada itu, khususnya pada tingkat perkembangan ekonomi

&

potensi nasional dewasa ini perlu dimanfaatkan jua modal dalam negeri

yg

dimiliki sang orang asing (domestik), sepanjang tidak merugikan perkembangan

ekonomi & pertumbuhan golongan pengusaha nasional;

g.

bahwa dalam rangka pemanfaatan kapital dalam negeri yang dimaksudkan

itu,

selain diberikan ketentuan-ketentuan perangsang, perlu ditetapkan pula

batas

saat berusaha bagi perusahaan-perusahaan asing (domestik) yang memakai

modal dalam negeri, supaya diperoleh pegangan yg kentara bagi seluruh pihak

yg berkepentingan, sebagai akibatnya menggunakan pembatasan itu tertampung juga jiwa

menurut P.P.10 tahun 1959.

Memutuskan :

Menetapkan

:

Undang-undang mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri.

BAB I

PENGERTIAN PENANAMAN MODAL

DALAM NEGERI

Pasal 1

(1)

Yang dimaksud pada Undang-undang ini menggunakan “Modal Dalam Negeri”

adalah :Bagian daripada kekayaan rakyat Indonesia, termasuk hak-hak

dan benda-benda, baik yang dimiliki sang Negara juga partikelir nasional

atau swasta asing yang berdomisili pada Indonesia, yg disisihkan/disediakan

guna menjalankan sesuatu usaha sepanjang kapital tadi tidak diatur sang

ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman

Modal Asing.

(2)

Pihak partikelir yg memiliki kapital pada negeri tersebut dalam ayat 1

pasal

ini bisa terdiri atas perorangan dan/atau badan aturan yg didirikan

dari hukum yang berlaku pada Indonesia.

Pasal 2

Yang dimaksud pada Undang-undang ini dengan “Penanaman Modal

Dalam Negeri” ialah :Penggunaan daripada kekayaan misalnya tersebut

pada pasal 1, baik secara langsung atau nir eksklusif buat menjalankan

usaha dari atau dari ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

BAB II

PENGERTIAN PERUSAHAAN NASIONAL

DAN PERUSAHAAN ASING

Pasal 3

(1)

Perusahaan nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada

kapital dalam negeri yg ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau

swasta nasional. Persentase itu senantiasa wajibditingkatkan sehingga

pada lepas 1 Januari 1974 sebagai tidak kurang menurut 75%.

(dua)

Perusahaan asing adalah perusahaan yg nir memenuhi ketentuan dalam

ayat 1 pasal ini.

(tiga)

Jika bisnis yg dimaksudkan pada ayat 1 pasal ini berbentuk perseroan

terbatas masa sekurang-kurangnya persentase tadi dalam ayat 1 dari

jumlah saham wajibatas nama.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 4

(1)

Semua bidang usaha dalam azasnya terbuka bagi partikelir. Kegiatan Negara

yang bersangkutan menggunakan training bidang usaha swata mencakup jua bidang-bidang

yang perlu dipelopori atau dirintis sang Pemerintah.

(dua)

Bidang bisnis Negara meliputi terutama bidang-bidang yang perusahaannya

wajibdilaksanakan oleh Pemerintah.

BAB IV

IZIN USAHA

Pasal 5

(1)

Ketentuan-ketentuan tentang izin usaha diatur oleh Pemerintah kecuali

yang diatur sang Undang-undang.

(2)

Dalam setiap izin bisnis yang diberikan kepada perusahaan asing yg

memakai kapital pada negeri ditentukan jangka ketika berlakunya dengan

mengingat ketentuan-ketentuan pada Bab V.

BAB V

BATAS WAKTU BERUSAHA

Pasal 6

Waktu berusaha bagi perusahaan asing, baik perusahaan baru maupun lama,

dibatasi menjadi berikut:

a.

Dalam bidang perdagangan dalam lepas 31 Desember 1977.

b.

Dalam bidang industri berakhir pada lepas 31 Desember 1997.

c.

Dalam bidang-bidang bisnis lainnya akan dipengaruhi lebih lanjut oleh

Pemerintah menggunakan batas saat antara 10 & 30 tahun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *