Dokumen Legalitas Pada Kegiatan Usaha – Adco Law

Dokumen legalitas merupakan salahsatu hal penting yang dibutuhkan sang suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya selain tempat sewa kapital usaha. Dokumen legalitas merupakan sesuatu dapat menjadi bukti apakah suatu perusahaan sudah terdaftar sebagai badan usaha yang absah atau belum. Selain itu, dokumen legalitas juga berfungsi untuk membuatkan usaha, mempermudah pada mengajukan pinjaman kapital usaha,  melindungi usaha & aset langsung, meningkatkan kredibilitas & lainnya. Oleh karenanya, artikel ini dimaksudkan buat memberikan garis akbar & citra sesuai menggunakan anggaran yang berlaku pada Indonesia beberapa dokumen legalitas perusahaan yg wajibdimiliki perusahaan seperti tempatsewa.web.id Akta Pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP), & dokumen legalitas lainnya tergantung dari setiap jenis usahanya masing-masing.A. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (“PMK 197/PMK.03/2013”)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (“PP 24/2018”)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja (“UU Ciptaker”)Peraturan Pemerintah Nomor lima/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. (“PP 5/2021”)

B. Akta Pendirian Dalam Legalitas Adalah

Akta Pendirian adalah galat satu dokumen legalitas primer yg harus dimiliki sang pelaku usaha baik itu bisnis skala akbar juga miniyang dibuat sang Notaris menjadi langkah awal buat mendirikan perusahaan, termasuk Firma, Commanditaire Vennootschap (CV) ataupun Perseroan Terbatas (PT). Perlu ditekankan bahwa pendirian suatu perusahaan nir memerlukan izin notaris. ndang-undang mengatur bahwa buat pendirian perusahaan eksklusif khususnya yg berbadan aturan wajibdibuat dengan akta notaris yang lalu diajukan sang notaris terkait buat menerima pengesahan berbentuk Surat Keputusan melalui Kementerian Hukum & Ham (SK Kemenkuham). Hal ini dapat dilihat salahsatunya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UU 40/2007”) pada Pasal 7 ayat (1) yg menyatakan:

 “Perseroan didirikan oleh 2 (2) orang atau lebih menggunakan akta notaris yg dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Akta Pendirian berisi kabar tentang bukti diri dan legalitas usaha kesepakatanpara pihak buat mendirikan perusahaan disertai Anggaran Dasar yang mengatur ketentuan dalam pasal-pasal tentang nama dan loka kedudukan, jangka saat, maksud dan tujuan kegiatan usaha, modal & saham, sistem Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kedap direksi dan rapat dewan komisaris, susunan, pengangkatan, pemberhentian dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, & hal-hal krusial lainnya. C. Nomor Induk Berusaha (NIB)

NIB adalah bukti diri pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) yakni terintegrasi menggunakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesudah pelaku bisnis melakukan pendaftaranmelalui OSS. Penerbitan NIB melalui OSS diatur pada PP 24/2018  sebagaimana didefinisikan pada pasal 1 ayat 12 yakni: 

“Nomor Induk Berusaha yg selanjutnya disingkat NIB merupakan identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS sesudah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.”

NIB terdiri berdasarkan 3 belas digit nomoryang di dalamnya masih ada pengaman & pertanda tangan elektro. NIB ini berlaku menjadi bukti diri berusaha yg dipakai sang Pelaku Usaha buat menerima Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk buat pemenuhan persyaratan (Komitmen) Izin Usaha & Izin Komersial atau Operasional yg disertai lampiran kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada menentukan kategori Bidang Usaha yg dijalankan suatu badan bisnis. Perusahaan harus memilih pembagian terstruktur mengenai atau jenis kegiatan bisnis yang sinkron menggunakan KBLI yang berlaku buat dituangkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar dan NIB perusahaan.. 

Lebih lanjut, Fungsi NIB dalam penerapannya tidak hanya menjadi identitas namun juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) & Akses Kepabeanan perusahaan melakukan kegiatan impor maupun ekspor impor sebagaimana diatur pada Pasal 26 PP 24/2018. Untuk mendapatkan NIB, para pelaku usaha harus buat mendaftar melalui OSS Republik Indonesia.

Saat ini pemerintah telah tetapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yg dinilai berdasarkan taraf risiko kegiatan bisnis. Hal ini telah diatur tersendiri melalui PP 5/2021 dalam Pasal 10. Pengklasifikasian kegiatan usaha & legalitas adalah:Kegiatan usaha menggunakan tingkat risiko rendah berupa hadiah NIB yang adalah legalitas aplikasi kegiatan berusaha;Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah (terbagi menjadi menengah rendah dan menengah tinggi) berupa hadiah NIB & sertifikat standar yg merupakan pernyataan pelaku usaha buat memenuhi standar bisnis dalam rangka melakukan kegiatan bisnis; &Kegiatan usaha menggunakan taraf risiko tinggi berupa hadiah NIB & sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya menurut hasil pembuktian pemenuhan standar aplikasi kegiatan bisnis sang pelaku usaha.

Baca Juga: Metode Penelitian Hukum Dalam Pemecahan Masalah HukumD. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

NIB menjadi identitas pelaku usaha pada dalamnya terdapat alamat Perusahaan yg seringkali dikaitkan menggunakan Dokumen perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Pada dasarnya, SKDP memperlihatkan domisili aturan suatu perusahaan yg berkaitan dengan hak dan kedudukannya pada mata hukum. Perlu diketahui bahwa saat ini di Daerah Khusus spesial (DKI) Jakarta khususnya, layanan SKDP sudah dihapus buat menyederhanakan proses perizinan usaha yang sebelumnya usang & berbelit-belit melalui Peraturan penghapusan SKDP dalam Surat Keputusan Nomor 27/2019 mengenai Penutupan Layanan Non Perizinan SKDP & SKDU pada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta (SK DPMPTSP DKI Jakarta 27/2019).Dari tahun 2019, SKDP pada Jakarta dihapus & digantikan menggunakan NIB (Nomor Induk Berusaha). Namun Ini berlaku buat wilayah Jakarta saja dan belum berlaku di luar Jakarta sebagai akibatnya pada beberapa wilayah lainnya, pada luar Jakarta, perusahaan harus untuk memenuhi SKDP melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada kota/kabupaten loka usaha bertempat tinggal.F. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pelaku bisnis bisa membuat NPWP badan bisnis menggunakan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah loka badan bisnis berlokasi. Namun sekarang ini, pelaku usaha bisa membuat NPWP badan bisnis secara online melalui halaman ereg.pajak.go.id/daftar atau page pajak.go.id & pilih menu e-registration. Kemudian, ikuti seluruh instruksi yg ada. Setelah menerima NPWP buat perusahaan, pelaku usaha bisa melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya, misalnya bayar & lapor pajak perusahaan. Berdasarkan PER-04/PJ/2020, syarat pembuatan NPWP buat badan terbagi ke pada tiga kategori, yaitu kategori badan bisnis berorientasi keuntungan, badan usaha tidak berorientasi keuntungan, dan badan bisnis operasi kerjasama (joint operation).G. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor-44/PJ/2008, SPPKP merupakan surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berisikan bukti diri & kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan PMK No.197/PMK.03/2013 mengenai Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, pasal 4 ayat 1 mengatur bahwa klasifikasi pengukuhan PKP yakni dengan penerimaan bruto hingga dengan suatu bulan pada tahun kitabmelebihi Rp 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah rupiah) jika kurang berdasarkan nilai tadi perlu dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan non PKP yakni buat membuktikan secara formil, yg diberi materai & ditandatangani direksi perusahaan terkait.H. Perizinan pada Bidang Usaha Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *