Ini Dia, Daftar Legalitas Bisnis Yang Harus Dimiliki Perusahaan Startup

Dok ilustrasi : Macrovector – www.freepik.com

Melansir databoks.katadata.co.id, Indonesia merupakan salahsatu menurut 10 negara dengan jumlah perusahaan rintisan (startup) terbanyak pada global dalam 2022, menurut laporan Startup Ranking. Tercatat, terdapat dua.346 startup di pada negeri. Jumlah ini menempatkan Indonesia berada pada urutan kelima terbanyak pada dunia.

Dengan melihat perkembangan ini, tentunya aspek supervisi dan regulasi harus terus ditingkatkan pemerintah. Salah satunya berdasarkan sisi legalitas usaha. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan sang startup untuk mengurus dan mempunyai legalitas usaha.

1. Ide startup dan merek dagang

Setiap perusahaan startup tentunya punya nama yang akan digunakan menjadi merek dagang & ide yg akan diterapkan dalam bisnis mereka. Ketika merek dagang dan inspirasi tadi unik, original, dan tempatsewa.web.id tempat sewa belum ada kompetitor yang memakai, sebaiknya ide tersebut didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual-nya (HKI).Sehingga pada kemudian hari terbebas menurut kasus hukum terkait menggunakan HKI merek atau brand.

2. Badan hukum startup

Banyak startup membutuhkan dana investor buat menjadi semakin akbar, maka sangat disarankan dengan membuat badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Kenapa wajibPT?

Secara umum investor akan berinvestasi ke startup dengan cara ikut menjadi pemilik dalam startup, jadi akan lebih gampang buat mereka masuk ke startup milik Sobat KH, yang memang kepemilikannya terbagi atas saham.

tiga. Izin usaha dan izin operasional bagi perusahaan startup

Perusahaan startup dalam menjalankan usahanya di Indonesia wajibmemiliki biarbisnis serta izin operasional sebagaimana diwajibkan dalam hukum & peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan contoh bisnis kegiatan usaha yang dijalankan. Berdasarkan contoh bisnis yang dijalankan, berikut biar-biarusaha yang harus dimiliki perusahaan startup:

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP harus dimiliki oleh perusahaan yang melakukan perdagangan. Permohonan buat mendapatkan SIUP dilakukan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS. Permohonan SIUP diubahsuaikan dengan barang yg akan diperdagangkan dan cara memperdagangkan (perdagangan akbar/wholesale atau perdagangan eceran/retail).

Selain SIUP, perusahaan startup harus memperhatikan bahwa untuk memperdagangkan barang-barang tertentu, perusahaan wajibmendapatkan biaroperasional khusus buat memperdagangkannya, misalnya Izin BPOM buat produk obat dan kuliner atau Izin Edar Alat Kesehatan buat indera kesehatan. Jika perusahaan memperdagangkan suatu barang di Indonesia tanpa mempunyai izin usaha & biaroperasional yg sesuai, perusahaan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan dan peraturan perundang-undangan yg berlaku, termasuk tetapi nir terbatas dalam hukuman pidana penjara.

Izin Usaha Industri (IUI)

IUI harus dimiliki perusahaan yang melakukan yg melakukan kegiatan penyelenggaraan portal web (website) atau platform digital buat tujuan komersial. Ini termasuk penyelenggaraan marketplace dan situs perbandingan (comparative website).

Izin usaha lainnya (sesuai dengan sektor usaha khusus)

Untuk sektor usaha khusus, terutama yang terkait dengan bidang keuangan (financial technology atau fintech) &/atau sistem pembayaran (payment system) misalnya, perusahaan startup wajibmendapatkan izin bisnis sinkron dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yg berlaku di Indonesia.

Untuk fintech startup, sangat krusial buat terlebih dahulu menerima izin bisnis dari otoritas keuangan di Indonesia, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga Bank Indonesia (BI) sebelum menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini dikarenakan jasa keuangan adalah jasa yang menyangkut hajat hayati wargaluas, sehingga buat mendapatkan biarusahanya pun wajibmemenuhi persyaratan yg sudah ditetapkan sang OJK maupun BI.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)

Selain biarbisnis pada atas, perusahaan startup yg menggunakan sistem elektro wajibmemiliki biaroperasional pada bidang teknologi informasi, yaitu mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Izin operasional atas sistem elektronik berupa PSE harus didaftarkan sang perusahaan startup sebelum sistem elektronika digunakan oleh pengguna sistem elektronika.

Daftar legalitas bisnis bagi startup

Akta pendirian berisi nama badan usaha, kapital, jenis bidang usaha, loka kedudukan badan usaha, susunan pengurus, serta hak & kewajiban masing-masing pihak pada badan usaha.

SK Menteri Hukum & HAM

Seiring berkembangnya perusahaan startup akan menemukan ide & teknologi baru. Penemuan pandangan baru & teknologi baru membuat valuasi perusahaan meningkat. Tidak heran jika terdapat perusahaan yg menemukan pandangan baru atau teknologi baru membuat kompetitor berusaha meniru inovasi itu. Sehingga, bagi perusahan yang sudah menemukan wangsit atau teknologi baru supaya secepat mungkin dipatenkan. Jika nir, bisa saja kompetitor menjiplak ilham dan teknologi yang telah dikembangkan. Tentu hal ini dapat merugikan bukan?Permohonan paten diajukan pada Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia. Sama halnya dengan copyright & merek, permohonan paten bisa dilakukan secara online melalui halaman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Perusahaan startup yang mempunyai hak atas paten, maka perusahaan itu bisa merogoh laba berupa menaruh lisensi kepada pihak lain, dan pihak lain membayar royalti buat penggunaan lisensi tadi. Selain itu, jika ada yang menggunakan tanpa biarilham atau teknologi yg telah dipatenkan bisa dijerat hukuman pidana.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bukan hanya buat mengurus perpajakan usaha startup Anda, NPWP Badan pula menjadi galat satu dokumen wajibyg sebagai syarat ketika Anda ingin mengurus legalitas lainnya, misalnya SIUP, rekening perusahaan, pengajuan modal ke bank, sampai kesempatan menerima proyek usaha dari perusahaan swasta maupun pemerintah.

Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP merupakan surat biaryg dimuntahkan pemerintah daerah pada pengusaha buat dapat melaksanakan usaha pada bidang perdagangan dan jasa.  Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, masih ada 4 jenis SIUP yang dibedakan dari kapital yg disetor, yaitu:

lSIUP Mikro, kapital disetor tidak lebih berdasarkan Rp50 juta

lSIUP Kecil, kapital yang disetor Rp50 juta – Rp500 juta

lSIUP Menengah, modal disetor Rp500 juta – Rp10 miliar

lSIUP Besar, memiliki kapital disetor lebih berdasarkan Rp10 miliar

SIUP adalah biarusaha yang paling generik. Tetapi, cakupan SIUP hanya terbatas pada bidang usaha perdagangan & jasa, sebagai akibatnya bila perusahaan legalitas usaha berkiprah pada bidang bisnis lainnya, Sobat KH memerlukan jenis izin usaha selain SIUP. Bukan hanya itu, menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 07/M-DAG/PER/2/2017, SIUP berlaku sepanjang perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan istilah lain, Sobat KH tidak perlu repot buat mengajukan perpanjangan, lantaran dokumen ini tidak memiliki jangka saat berakhirnya biarusaha.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Sobat KH wajibmengurus SKDP menjadi surat fakta yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut mempunyai domisili pada alamat yang tertera dalam SKDP. Persyaratan SKDP masing-masing domisili tidak sama, misalnya buat Daerah DKI Jakarta menurut Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2014, SKDP nir dapat dikeluarkan buat PT yang menggunakan alamat domisili tempat tinggalatau yang nir berada dalam zona perkantoran. Lantaran itu, buat menerima SKDP diharapkan alamat domisili yang berada dalam zona perkantoran. Dan perlu diingat, dokumen ini hanya bisa diajukan saat Sobat KH telah mempunyai akta perusahaan. Selain itu, SKDP pula mempunyai masa berlaku & wajibdiperpanjang. 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Sobat KH bisa langsung mengurus TDP melalui sistem Online Single Submission (OSS) setelah membuat akta pendirian. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sendiri adalah dokumen ratifikasi yg menyatakan bahwa suatu bisnis sudah melakukan kewajiban registrasi perusahaan. Berdasarkan Pasal 26 (alfabeta) PP 24/2018, TDP diubah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Artinya, jika Sobat KH telah mempunyai NIB yg diurus melalui sistem OSS, secara otomatis telah memperoleh TDP karena NIB berlaku sebagai ratifikasi TDP. 

DLA Startup menurut KH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *